Oleh: Rezafaraby

Peran bank sentral dalam perekonomian suatu negara sangat penting. Bank sentral adalah mitra utama pemerintah dalam menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi melalui kebijakan suku bunga dengan statusnya sebagai otoritas moneter[1]. Sebagai otoritas moneter, bank sentral memiliki tujuan, tugas, maupun wewenang yang tidak dimiliki lembaga ekonomi lainnya.[2]

Sebelum membahas mengenai beberapa hal terkait otoritas moneter yang dimiliki oleh Bank Indonesia, maka perlu diketahui terlebih dahhulu mengenai definisi dari kebijakan moneter dan otoritas moneter itu sendiri.

Dalam ”kamus hukum ekonomi” yang disusun oleh A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu dikatakan bahwa kebijakan moneter (monetary policy) adalah tindakan bank sentral selaku pemegang otoritas moneter dalam menjaga keseimbangan moneter negara.[3]

Sedangkan otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya otoritas moneter adalah bank sentral, meskipun kadang kala lembaga eksekutif pemerintah mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan bank sentral. Ada berbagai jenis otoritas moneter lainnya, seperti dibentuknya satu bank sentral untuk beberapa negara, terdapatnya suatu dewan yang mengkontrol jumlah uang yang beredar terhadap mata uang lain, dan juga diperbolehkannya beberapa entitas untuk mencetak uang kertas ataupun uang logam.[4]

Agus Santoso dan Anton Purba mengatakan dalam tulisannya yang berjudul “Kedudukan Bank Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) dan Usulan Komisi Konstitusi dalam Konsep Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” bahwa kewenangan otoritas moneter yang dimiliki Bank Indonesia merupakan hasil dari sharing of executive power kekuasaan Pemerintah di bidang ekonomi[5].

Sharing of executive power ini dimaksudkan untuk menghindarkan Bank Indonesia dari posisi yang dapat menimbulkan conflict of interest, yaitu antara “agen program Pemerintah” dan “pengelola kebijakan moneter”[6]. Kedua fungsi tersebut memang tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga, karena kedua fungsi tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Disatu sisi, Pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan kebijakan fiskal dan dilain pihak Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mendukung kestabilan ekonomi melalui kebijakan moneternya[7]. Dengan demikian, pembagian kekuasaan (sharing of executive power) ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung terciptanya demokratisasi dalam pengelolaan (ekonomi) Negara.[8]

Dalam konsep sharing of executive power ini, maka Pemerintah memegang otoritas fiskal (dan sektor riil), sedangkan Bank Indonesia sebagai lembaga Negara yang memliki fungsi khusus, yaitu sebagai otoritas di bidang moneter, perbankan, dan system pembayaran, dengan tujuan menkonstruksikan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat yang tercermin dari terjaganya kestabilan rupiah. fungsi ini diyakini tidak dapat berjalan dengan baik apabila tercampur dengan ragam fungsi departemental pemerintahan yang sarat dengan tarik menarik kepentingan politik dan seringkali berubah karena mengandung faktor subyektifitas yang tinggi.[9]

Dengan demikian, maka dengan adanya sharing of executive power ini, kekuasaan Pemerintah dalam kebijakan ekonomi tidak terkonsentrasi.[10] Hal ini juga secara tegas tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa kekuasaan Presiden selaku Kepala Pemerintahan “tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang”.

Namun, sebagai organ of state Bank Indonesia dalam beberapa hal harus tetap berkoordinasi dengan Pemerintah[11]. Dengan kata lain, hubungan ini dapat digambarkan sebagai fungsi pengelolaan moneter yang tidak berada di bawah pengelolaan kebijakan fiskal, tetapi yang terpisah, namun tetap bekerjasama dengan pengelola fiskal untuk memperoleh manfaat yang semaksimal mungkin dalam pembangunan ekonomi nasional.[12]

  1. 1. Sebelum Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UU No.

23/1999 jo UU No. 3/2004)

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada masa awal kemerdekaan, terdapat dua bank yang menjalankan fungsi sebagai bank sentral, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 dengan De Javasche Bank milik Belanda. Secara formal sendiri, Indonesia hanya mengakui Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sentral.

Bank Negara Indonesia pada masa itu memiliki fungsi sebagai bank komersial (dalam hal-hal khusus) dan fungsi utama sebagai bank sentral[13]. Sebagai bank sentral Bank Negara Indonesia memiliki kewenangan sebagai otoritas moneter, tetapi tidak murni sebagai otoritas moneter, karena masih melakukan tugas lain seperti pemberian kredit kepada badan Pemerintah.[14]

Sejak diundangkannya UU No.11/1953 tentang Bank Indonesia, maka fungsi bank sentral beralih dari Bank Negara Indonesia kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai tugas[15] membantu Pemerintah dibidang moneter dan perbankan.

Berdasarkan tugas pokok bank sentral yang digariskan pada UU No.11/1953, maka peran pokok Bank Sentral yang harus dijalankan oleh Bank Indonesia selain sebagai otoritas moneter adalah mengembangkan sistem perbankan, mengawasi kegiatan perbankan, penyaluran kredit bank dan merangkap sebagai bank  komersil. Selain itu karena pada masa itu Bank Indonesia menjadi bagian dari Pemerintah, maka Bank Indonesia juga melaksankan peran sebagai agen pembangunan[16] dengan keharusan menyalurkan kredit (berbunga) murah kesektor pertanian, perkebunan, usaha kecil dan koperasi. Dengan demikian Bank Indonesia sebagai bank sentral berfungsi ganda yaitu sebagai banker’s bank merangkap sebagai bank komersial.[17]

Namun setelah diundangkannya UU No.13/1968 fungsi Bank Indonesia sebagai bank komersial dicabut. Dengan demikian bank sentral menurut Undang-undang ini tidak lagi berfungsi ganda (merangkap sebagai bank komersial), tetapi bank sentral masih melaksanakan tugas/peran sebagai bankir sekaligus sebagai kasir pemerintah (Pasal 34, 36, dan Pasal 38).[18]

  1. 2. Sesudah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UU No.

23/1999 jo UU No. 3/2004)

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah[19]. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut: (i) menetapkan dan melaksankan kebijakan moneter; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (iii) mengatur dan mengawasi Bank[20].

Dalam menetapkan dan melaksankan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melaksankan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa utnuk memenuhi kewajiban luar negeri, memelihara keseimbangan neraca pembayaran dan dapat juga menerima pinjaman luar negeri.[21]

Awalnya, untuk mencapai sasaran-sasaran moneter, Bank Indonesia juga mempunyai  fungsi sebagai lender of the last resort dan melaksanakan pemberian kredit program yang telah disetujui tetapi belum ditarik. Dalam melaksankan fungsi ini, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi mismatch (ketidakseimbangan) yang disebabkan oleh resiko kredit atau resiko pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, resiko manajemen, dan resiko pasar. Namun setelah diundangkannya UU No.23/1999, maka sesuai dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, maka pemberian kredit program tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia.[22]

Dalam rangka menetapkan dan melaksankan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang:[23] (a) menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi[24]; (b) melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) operasi pasar terbuka di pasar[25] uang baik rupiah maupun valuta asing; (ii) penetapan diskonto[26]; (iii) penetapan cadangan wajib minimum; (iv) pengaturan kredit atau pembiayaan.[27]

  1. 3. Peran Strategis Otoritas Jasa Keuangan

Peran strategis Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 34 UU No. 3/2004. Dikatakan dalam ayat (1) bahwa ”Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”[28]. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.[29]

Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugsnya dan kedudukannya berada di luar Pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakya (DPR). Dalam melakukan tugasnya lembaga ini (supervisory board) melakukan koordinasi dan kerjasma dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang akan diatur dalam Undang-undang pembentukan lembaga pengawasan yang dimaksud.[30]

Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.[31]

Dalam ayat Pasal 34 ayat (2) dikatakan bahwa Pembentukan lembaga pengawasan tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2010[32]. Sebelumnya, pada Pasal 34 ayat (2) UU No.23/1999, disebutkan bahwa pembentukan lembaga pengawasan (Otoritas Jasa Keuangan) yang dimaksud akan dilaksankan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2002[33]. Namun, karena waktu yang diamanatkan telah terlampaui maka dengan UU No.3/2004 ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang akan dibentuk selambat-lambatnya pada 31 Desember 2010.

Pengunduran batas waktu pembentukan lembaga tersebut, ditetapkan dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur lembaga tersebut dalam menerima pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia.

Pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentsi, dan peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).[34]

Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fungsi Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan bank sebgaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c jo Pasal 24 jo Pasal 27[35] UU No.23/1999 diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, selama Lembaga tersebut belum dibentuk maka tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.[36]


[1] Tomy Sujatmiko, “Melongok Kinerja Otoritas Moneter Nasional”, <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/ekonomi-bisnis/melongok-kinerja-otoritas-moneter-nas.html>, Senin, 7 April 2008.

[2] Ibid.

[3] Erawaty, Op. Cit., Hal. 88. Pasal 1 ayat (10) UU No.23/1999 menyatakan bahwa “Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga.

[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_moneter

[5] Agus Santoso dan Anton Purba, “Kedudukan Bank Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) dan Usulan Komisi Konstitusi dalam Konsep Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Buletin Hukum Perbankan dan Perbansentralan, Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2006), Hal. 6.

[6] Ibid., Hal. 4.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Ibid., Hal. 6.

[10] Ibid.

[11] Hubungan koordinatif antara Bank Indonesia dengan Pemerintah dapat dilihat dari beberapa hal dalam UU No.3/2004, antara lain: (i) Bank Indonesia merupakan kas Pemerintah (Pasal 52 ayat (1); (ii) Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau megundang Bank Indonesia dalam sidang cabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia (Pasala 54 ayat (1); (iii) Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang Negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Inddonesia (Pasal 55 ayat (1)).

[12] Ibid.

[13] Fungsi Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral terlihat dalam Perpu No.2 Tahun 1946, yang antara lain menentukan: (i) merupakan bank Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan peredaran uang kertas bank sebagai alat tukar serta memperbaiki peredaran alat pembayaran; (ii) melakukan kebijaksanaan diskonto yang aktif untuk mencapai ketetapan harga; (iii) mempunyai kegiatan untuk memberi kredit kepada badan Pemerintah, bank-bank dan badan perekonomian; (iv) memberikan kredit kepada Negara Republik Indonesia; (v) uang kertas BNI merupakan satu-satunya uang kertas yang diakui dan harus diterima sebagai alat pembayaran yang sah; (vi) menyimpan uang negara dan melakukan pembayaran, penerimaan dan pembukuan rekening untuk negara, perusahaan negara dan perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; (vii) BNI tidak boleh memberikan kredit kepada swasta atau menerima giro, deposito dari pihak swasta kecuali di tempa-tempat yang sama sekali belum ada bank atau kecuali jika memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Lihat: Munir, Op. Cit., Hal. 116-117.

[14] Munir, Ibid.

[15] Tugas tersebut adalah: (i) mengatur nilai satuan uang Indonesia menurut cara yang sebaik-baiknya bagi kemakmuran nua dan bangsa dan dalam hal itu menjaga sebanyak mungkin supaya nilai itu seimbang; (ii) menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, sekedar peredaran; (iii) memajukan perkembangan yang sehat dari urudan kredit . Lihat: Tim Perumus Fakultas Hukum, Urgensi Pengaturan Peranan dan Kedudukan Bank Sentral dalam Konstitusi Negara Modern, Palembang: (Penerbit Universitas Sriwijaya, 2002), Hal. 37-38.

[16] Pengaruh peran Bank Indonesia sebagai agen pembangunan ini antara lain: dari sisi supply meningkatkan aggregate supply (AS) berarti meningkatnya jumlah barang dan jasa yang tersedia didalam perekonomian, sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, dan secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lihat: Tim Perumus Fakultas Hukum, Ibid., Hal. 41

[17] Tim Perumus Fakultas Hukum,Ibid., Hal. 38-39.

[18] Ibid., Hal. 39.

[19] Lihat: Indonesia, Undang-Undang Tentang Bank Indonesia, No. 23 Tahun 1999, Op. Cit., ps. 7 jo ps 7 ayat (1) UU No.3/2004. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kestabilan rupiah yang dimaksud adalah kestabilan bilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang Negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang Negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

[20] Ibid., ps. 8.

[21] Pinjaman luar negeri Pemerintah dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian nasional, harus dilaksankan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan PErwakilan Rakyat. Sedangkan pinjaman luar negeri swasta merupakan tanggung jawab yang bersangkutan dan monitoringnya dilakukan secara fungsional dan transparan. Lihat: Penjelasan umum UU No. 23/1999.

[22] Ibid.

[23] Lihat: Indonesia Undang-Undang Tentang Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Op.Cit., ps.10 ayat (1).

[24] Sasaran laju inflasi ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam menetapkan sasaran laju inflasi, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Lihat: Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.3/2004.

[25] Termasuk dalam operasi pasar terbuka dalam ayat ini adalah intervensi di pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka stabilitas rupiah. Lihat: Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1 UU No.3/2004.

[26] Yang dimaksud dengan penetapan tingkat diskonto adalah penetapan tingkat bunga tertentu yang diberlakukan oleh Bank Indonesia antara lain dalam operasi pasar terbuka dalam rangka kredit dari Bank Indonesia maupun dalam pelaksanaan fungsi lender of the last resort. Lihat: Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 UU No.3/2004.

[27] Yang dimaksud dengan pengaturan kredit atau pembiayaan adalah penetapan pertumbuhan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh lembaga perbankan secara keseluruhan berkaitan dengan pengendalian moneter. Lihat: Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 4 UU No.3/2004.

[28] Ibid., ps. 34 ayat (1).

[29] Ibid., Penjelasan Pasal 34 ayat (1).

[30] Ibid.

[31] Ibid.

[32] Lihat: Indonesia, Ibid., ps. 34 ayat (2).

[33] Lihat: Indonesia, Undang-Undang Tentang Bank Indonesia, No. 23 Tahun 1999, Op. Cit., ps. 34 ayat (2).

[34] Lihat: Indonesia Undang-Undang Tentang Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Op.Cit., Penjelasan Pasal 34 ayat (2).

[35] Pasal 27 UU No.23/1999 menyebutkan bahwa “Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah Pengawasan langsung dan tidak langsung. Dalam penjelasan pasal tersebut, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan Bank.

[36] Lihat: Indonesia, Undang-Undang Tentang Bank Indonesia, No. 23 Tahun 1999, Op. Cit., ps.35.

About these ads