Oleh: Rezafaraby

1. Kepesertaan

a.    Pasal 28H ayat (3)[1] UUD 1945 menyatakan bahwa jaminan sosial adalah hak setiap orang. Hal ini dikuatkan lagi pada pasal 34 ayat (2) dimana disebutkan bahwa Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dari kedua pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa jaminan sosial adalah hak dari setiap orang atau dalam hal ini rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rakyat diartikan sebagai penduduk suatu negara[2]. Sedangkan penduduk sendiri menurut Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

v  Sehingga dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial tidak hanya diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia saja melainkan Warga Negara Asing yang juga tinggal di Indonesia dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

(lebih…)

Oleh: Rezafaraby

I. Pendahuluan

UUD 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat[1]. Selanjutnya pada ketentuan lain disebutkan bahwa Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan[2]. Dari kedua ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial[3] merupakan hak dari setiap orang, dan dalam pemenuhannya negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial untuk menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan jaminan sosial tersebut. (lebih…)

Oleh: Rezafaraby

I. Pendahuluan

Penggunaan istilah wali amanat dalam sebuah organisasi/institusi di Negara Indonesia sudah banyak ditemukan. Mulai dair institusi pendidikan, institusi pemerintah, lembaga sosial masyarakat dan organ dalam lingkup undang-undang Pasar Modal. Namun, sampai saat ini belum ada perangkat hukum yang secara khusus mengatur tentang konsep dari wali amanat itu sendiri. Hanya di dalam UU No. 8 Tahun 1995 didapatkan definisi tentang wali amanat. Definisi yang diberikan sendiri dalam undang-undang tersebut tidak sama dengan wali amanat yang digunakan dalam institusi pendidikan, institusi pemerintah dan lembaga sosial masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana konsep wali amanat itu dipakai dalam lembaga-lembaga tersebut, berikut ini akan dipaparkan penggunaan istilah wali amanat di beberapa organisasi/institusi.

(lebih…)

Oleh: Rezafaraby

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memiliki implikasi yang mendasar dan luas dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai perbandingan, jumlah ketentuan yang tercakup dalam UUD 1945 yang asli mencakup 71 butir ketentuan. Sekarang, setelah mengalami empat kali perubahan dalam satu rangkaian proses perubahan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002,[1] butir ketentuan yang tercakup di dalamnya menjadi 199 butir[2]. Kondisi ini menggambarkan betapa besarnya perubahan yang terjadi terhadap UUD 1945 yang menjadi hukum dasar dan hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan berubahnya butir-butir ketentuan dalam UUD 1945 maka sudah pasti terdapat perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dampak dari hal ini adalah munculnya banyak peraturan perundang-undangan di berbagai bidang selama kurun waktu 8 tahun terakhir sejak amandemen keempat UUD 1945. Peraturan-peraturan tersebut ada yang merupakan peraturan yang benar-benar baru dibentuk seperti pemberntukan Otoritas Jasa Keuangan, Pembentukan Mahkamah Konstitusi, dsb., serta ada pula Peraturan-peraturan yang mengganti dan/atau merubah peraturan yang sudah ada. Contoh kedua ini yang kemudian menimbulkan permasalahan baru, yaitu  terkait tidak sinkronnya satu peraturan dengan peraturan lainnya. Kondisi demikian kemudian menghambat upaya penegakkan hukum di berbagai aspek. (lebih…)

Oleh: Rezafaraby

Pendahuluan[1]

Penyelenggaraan Pemilu secara berkala merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam mekanisme demokrasi. Hal ini karena: (1) Aspirasi rakyat tentang berbagai aspek dalam kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu; (2) Kondisi kehidupan masyarakat berubah-ubah, baik karena dinamika dunia internasional atau faktor negeri sendiri;  (3) Perubahan aspirasi berubah juga karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa; dan (4)Perlunya pemilu yang teratur untuk menjamin terjadinya kepemimpinan negara.

Siklus kekuasaan yang bersifat teratur yang dijalankan dengan mekanisme pemilu yang berkala, akan menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan. Tentunya kualitas penyelenggaraan pemilu perlu kesiapan semua pihak. Permasalahan yang penting dalam kesiapan tersebut adalah: (a) Masalah sistem dan mekanisme pemilihan; (b) Partai  Politik dan peserta pemilu; (c) Penyelenggara pemilu; (d) Pengadilan sengketa hasil pemilu. (lebih…)

SOREANG,(GM)-
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai rekayasa IT (teknologi informasi) dalam proses penghitungan suara real count merupakan kasus kecurangan pemilukada pertama di Indonesia. Bahkan, Bawaslu menduga kasus ini merupakan kasus yang terencana dan sistemik.

“Bawaslu berjanji mengawal kasus ini, sehingga kecurangan melalui rekayasa IT itu tidak digunakan dalam penghitungan manual,” kata Sadar Muslihat, ketua tim advokasi pasangan Ridho-Darus, Minggu (5/9).

Dituturkan Sadar, tim advokasi Ridho-Darus mendatangi Bawaslu, Kamis (2/9), untuk memperkuat laporan yang telah disampaikan ke Panwas Kab. Bandung, terkait dugaan kecurangan dengan rekayasa IT.

Dengan begitu, tambah Sadar, kasus ini tidak hanya menjadi konsumsi aparat dan penyelenggara pemilukada di Kab. Bandung, tapi diketahui dan diawasi lembaga pengawas pemilu tingkat nasional.

Dituturkan Sadar, kedatangan tim advokasi Ridho-Darus ke Bawaslu diterima anggota Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo. Dalam pertemuan itu, Bambang mengatakan bahwa selama ini Bawaslu sering memperoleh pengaduan seputar dugaan kecurangan dalam pemilukada yang dilakukan secara terencana dan sistemik. Kecurangan tersebut biasanya diduga dilakukan kandidat yang kebetulan incumbent.

Namun untuk di Kab. Bandung, Bambang mengaku sangat unik, karena tidak ada kandidat yang merupakan incumbent bupati, yang ada hanya menjabat sebagai wakil bupati. Setelah menerima laporan pengaduan tersebut, Bambang yang juga didampingi tim IT Bawaslu, Idham dan stafnya, Reza Faraby, berjanji akan mengawal laporan ini, dan akan segera berkoordinasi dengan Panwas Kab. Bandung. (B.97)**

Kutipan dari: http: http://www.klik-galamedia.com tanggal 6 September 2010

Thursday, 02 September 2010

POSKO, MANADO—Bawaslu langsung menanggapi keterlambatan Panwaslu Manado untuk bersaksi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan keberatan atas penetapan hasil Pemilukada Manado.

Dalam surat klarifikasinya kepala sekretariat Bawaslu  Gunawan Suswantoro  SH, Msi mengungkapkan, untuk dapat memberikan keterangan  pada sidang MK,  ketua/anggota Panawaslu provinsi dan Panwaslu kota wajib membawa surat tugas dari Bawaslu. Untuk mendapatkan surat tugas itu harus ada surat undangan dari MK yang kemudian Bawaslu  mengajukan  ke MK  untuk bisa bersaksi jika dalam perkembangan sidang  terdapat keterangan yang perlu diklarifikasi  atau ditambahkan Panwaslu.
”Biasanya setiap permohonan sudah masuk dan sidang sudah memasuki tahap pembuktian, koordinator kami akan menanyakan ke biro admistrasi MK yakni pak Dian Fariskha dan bapak Suwarno apakah Panwaslu diundang atau tidak,” jelasnya.
Suswantoro membeberkan  jika ada undangan MK, pihaknya menyiapkan surat tugas sesuai undangan MK. Selain itu juga, sebelum menandatangani  surat tugas  ketua/anggota Bawaslu meminta keterangan tim asistensi  terkait  layak atau tidaknya ketua/anggota  Panwaslu memberikan keterangan  di MK.
Untuk keterlambatan Panwaslu Manado,  menurut Suswantoro sebenarnya ketua Panwaslu Manado  Christian Nelson Pangkey sudah ada di Jakarta  dan terus mengikuti sidang  di MK. Dia juga berkoordinasi dengan Bawaslu   terkait undangan   menjadi saksi di MK.
Selain itu pada sidang 30 Agustus  saat Panwaslu diundang memberikan  keterangan, Pangkey sudah ada di ruang sidang  tetapi karena belum ada kejelasan  terkait undangan MK,  maka Rezafaraby meminta pangkey ke Bawaslu  untuk minta surat tugas. ”Langkah yang dilakukan Pankey itu sudah benar dan  langkah dia ke Bawaslu  untuk menghindar jangan sampai Bawasalu dianggap  mangkir dari sidang,” tambah  Suswantoro seraya menambahkan  prosedur di MK  juga  perlu  diperbaiki.
Sementara itu, keterangan tertulis Panwaslu Manado bernomor 120/PANWASLUKADA-MDO/VIII/2010 yang ditandatagangi ketua Sonny Pangkey, anggota Leonard Tindangen dan Amrain Razak telah diterima hakim MK pada 30 Agustus pukul 19.15 WIB. (714)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.